JAKARTA, iNews.id – Pemerintah Indonesia diminta untuk tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina di tengah memanasnya eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Isu Palestina dinilai bukan sekadar solidaritas kemanusiaan, melainkan sumber legitimasi moral utama bagi diplomasi Indonesia di panggung dunia.
Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B Prastowo, menyebut konflik antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat-Israel saat ini berpotensi mengubah konfigurasi kekuatan global, mulai dari stabilitas energi hingga jalur perdagangan.
Berdasarkan survei Adidaya Institute terhadap 72 pakar nasional (Desember 2025 – Februari 2026), isu Palestina Merdeka menempati posisi tertinggi sebagai program jangkar (anchor) dalam struktur kebijakan strategis pemerintah dengan bobot 23 persen.
"Palestina adalah sumber legitimasi normatif yang menentukan kredibilitas posisi Indonesia dalam sistem internasional. Ini menjadi pijakan bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan posisi di tengah eskalasi dunia," ujar Bramastyo dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keterlibatan Indonesia dalam konfigurasi diplomasi Board of Peace (BoP). Meski mengundang kritik dari berbagai pengamat, Adidaya Institute menilai langkah pemerintah bertahan di BoP adalah keputusan strategis yang sesuai amanat UUD 1945.
Namun, Adidaya memberikan catatan penting yakni, melalui mekanisme BoP, terbuka peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi langsung dalam misi pasukan perdamaian di Gaza.
Kedua, eskalasi serangan AS dan Israel terhadap Iran berpotensi menurunkan kepercayaan dunia terhadap efektivitas BoP dalam membangun rekonstruksi Palestina.
"Pemerintah tidak perlu terburu-buru keluar dari BoP. Diperlukan sikap tenang dan rasional. Namun, jika kepercayaan terhadap BoP terus melemah akibat konflik, pemerintah perlu melakukan kalibrasi strategis yang terukur," kata Bram.
Menghadapi situasi global yang tidak menentu, Adidaya Institute menyarankan tiga langkah konkret bagi pemerintah.
Pertama, konsistensi dengan kemerdekaan Palestina. Menjadikannya dasar utama diplomasi agar kredibilitas internasional terjaga.
Kedua, memanfaatkan posisi sebagai negara non-blok untuk aktif dalam diplomasi de-eskalasi konflik.