Tak Ada Gugatan Sampai 24 Mei, KPU Tetapkan Capres-Cawapres Terpilih Tanggal 25

Antara
Aditya Pratama
Pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019). (Foto: iNews.id/Aditya Pratama)

KPU sebelumnya telah menyampaikan hasil rekapitulasi nasional penghitungan suara Pemilu Presiden 2019 di Jakarta, Selasa dini hari (21/5/2019).

Berdasarkan data yang disampaikan KPU RI, perolehan suara Pilpres 2019 dari 34 Provinsi dan 130 PPLN yakni, pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf memperoleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Sementara pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memeroleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Dalam penetapan hasil Pemilu 2019 itu, saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi bersama dengan saksi dari empat partai politik, yakni PKS, Berkarya, Gerindra, dan PAN menolak menandatangani berita acara.

“Pertama, seperti berita yang telah beredar, bahwa kami, saya Aziz Subekti, dan sebelah saya Pak Didi Haryanto sebagai saksi BPN 02, menyatakan menolak hasil pilpres yang telah diumumkan,” ucap saksi dari BPN, Aziz Subekti di ruang rapat Gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019).


Dia menjelaskan alasan BPN Prabowo-Sandi menolak dan tidak menandatangani pengesahan rekapitulasi tersebut. “Penolakan ini sebagai monumen moral bahwa kami tidak pernah menyerah untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan kecurangan, untuk melawan kesewenang-wenangan, untuk melawan kebohongan, dan untuk melawan tindakan apa saja yang akan mencederai demokrasi,” kata dia.

Sementara itu, empat saksi partai politik yang menolak penandatanganan berita acara beralasan masih ada hasil rekapitulasi di beberapa daerah yang dinilai perlu dipertanyakan.

Selain itu saksi dari Partai Berkarya menyatakan penolakan penandatanganan berita acara juga sebagai bentuk solidaritas Partai Berkarya terhadap BPN Prabowo-Sandi.

Editor : Maria Christina
Artikel Terkait
Nasional
7 hari lalu

KIP Cecar KPU soal Pengecualian Informasi di Salinan Ijazah Jokowi: Anda Paham Tidak?

Nasional
7 hari lalu

Bonatua Ungkap Fakta Mencengangkan, KPU Tak Pernah Pastikan Ijazah Jokowi Asli

Nasional
7 hari lalu

KIP Tegur KPU Bisik-Bisik di Sidang terkait Ijazah Jokowi: Ini Bukan Warkop

Nasional
13 hari lalu

Pengacara Bonatua Sebut Polemik Ijazah Jokowi Jadi Momentum untuk Perbaiki UU Pemilu

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal