JAKARTA, iNews.id – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP. Tamsil mengaku dicecar pertanyaan soal kinerja Badan Anggaran (Banggar) DPR dan kaitannya dengan proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri.
Mengenakan batik lengan panjang dan berkopiah hitam Tamsil mengatakan, soal penambahan anggaran terkait proyek pengadaan e-KTP semestinya ditanyakan ke Komisi II DPR dan Kemendagri.
"Tidak ada pembahasan di Banggar, pembahasan itu terjadi di komisi terkait. Karena di Banggar tidak ada, gimana ada kemungkinan peluang terjadinya penambahan (anggaran) itu," ujar Tamsil usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Ditanya mengenai kajian-kajian penambahan anggaran yang dilakukan di Banggar, Tamsil kembali menegaskan hal itu tidak ada. Menurutnya, kajian mengenai identitas kependudukan tersebut ada di komisi terkait, bahkan pernah dibahas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan kementerian teknis yang mengadakan proyek e-KTP.
"Kita selaku pimpinan Banggar hanya menanyakan kepada komisi terkait dan kementerian, ada masalah atau tidak? Kami tinggal menyetujui. Tapi karena kementerian teknis dan Komisi II menganggap tidak ada masalah ya sudah," kata Tamsil.