Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah tidak setuju aturan Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh presiden. Aturan itu tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
“Pemerintah tidak setuju,” kata Tito di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).
Tito menegaskan, RUU DJK merupakan inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR. DPR kemudian akan bersurat kepada pemerintah untuk membahas RUU ini.