JAKARTA, iNews.id - Pemerintah sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pemberantasan Judi Online. Kendala untuk memberantas judi online salah satunya karena bandar dan server berada di luar negeri.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan penanganan judi online harus dilakukan lintas negara.
"Bandar itu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, itu sebagian besar ada di luar negeri. Kerja sama interpol, kerja sama antar negara, kerja sama antar kementerian luar negeri itu lebih penting,” kata Muhadjir, Rabu (19/6/2024).
Dia menyebut penanganan judi online lebih sulit daripada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Korban TPPO lebih mudah didata karena jumlahnya tidak sebesar korban judi online.
"Memang ini lebih pelik dibanding penanganan TPPO," ujar Muhadjir.
Muhadjir mengatakan meski korban TPPO dari catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) jumlahnya cukup besar, tapi lebih bisa ditangani dengan cepat.