JAKARTA,iNews.id – Rancangan Undang-Undang Terorisme (RUU) Tindak Pidana Terorisme ramai diperbincangkan pascarentetan teror bom terjadi dua hari terakhir di Surabaya, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo mendesak DPR dan Kementerian terkait segera merevisi undang-undang tersebut.
Di satu sisi, DPR menuding terlambatnya pembahasan RUU Terorisme dikarenakan belum ada kesepakatan dari pemerintah. Internal pemerintah belum sepakat terkait definisi terorisme.
“Saya mendesak internal pemerintah capai kesepakatan agar RUU Terorisme segera disahkan,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (14/5/2018).
Menurutnya, terkait dengan RUU Terorisme, sebenarnya dari DPR sudah 99 persen siap mengesahkan. Bahkan, RUU Terorisme sudah siap sebelum reses masa sidang beberapa waktu lalu.
Namun, RUU tidak segera disahkan oleh DPR karena pemerintah meminta ditunda. Pemerintah menilai belum ada kesepakatan perihal definisi terorisme dengan DPR.