Pemerintah, lanjut dia, dapat bersikap tegas atas klaim sepihak Terawan yang dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Dia menyebut, pemerintah juga harus menelusuri apabila adanya penggunaan dana publik dalam penelitian tersebut.
"Harus ditelusuri apalah seusai dengan prosedur. Itu harus berdasarkan persetujuan BPOM, ini harus dievaluasi, apakah ada pelanggaran etika dan harus dihentikan jika memang ada," tutur Pandu.