“Meskipun sudah dilakukan rasionalisasi angkanya masih jauh dari target yang ditetapkan,” ujarnya.
Penyebab terakhir menurutnya yaitu karena terpukulnya APBN. Hal itu mengingat salah satu sumber keuangan daerah berasal dari dana transfer APBN.
"HAl lain yaitu terpukulnya APBN, pendapatan daerah akan terdampak. Baik DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus), dan DBH (dana bagi hasil). Setidaknya dana transfer pada APBD mau tidak mau akan terkoreksi," ujarnya.
Adrian pun meminta pemda segera melakukan berbagai strategi percepatan realisasi pendapatan daerah. Salah satunya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat. Pemda juga diminta melakukan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah dan stakeholder terkait.
“Seperti meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya optimalisasi kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Di samping itu meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian meningkatkan pemanfaatan IT dalam melakukan pemungutan PAD.
“Melakukan penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah,” katanya.