Tanggung jawab pengawasan dan kebijakan apa yang harus diambil di perairan itu yang kerap menjadi dasar perselisihan di antara kementerian-kementerian terkait sebagaimana disebutkan di awal. Setiap kementerian memiliki perhitungan politik mereka masing-masing untuk menentukan apakah perlu bersikap tegas, lembut atau biasa-biasa saja.
Perselisihan ini sudah bukan rahasia di dalam negeri, tetapi juga diketahui oleh negara-negara lain. Dengan kata lain perselisihan di antara kementerian secara tidak langsung adalah sinyal diplomasi yang ditangkap oleh negara lain sebagai lemahnya politik luar negeri Indonesia dalam kaitannya dengan perbatasan.
Menghadapi China
Jika kita mau menelaah secara khusus kasus Natuna dari sudut pandang China, ada dua hal yang pasti dari China. Pertama, China sangat tergiur pada ikan yang ada di wilayah ZEE Indonesia. Urusan klaim nine dash line yang membuatnya bersitegang dengan Vietnam pun seakan menguap ketika kedua negara ini menyadari bahwa mereka sama-sama tertarik mengambil ikan dari ZEE Indonesia.
Jangan lupa keduanya sama-sama diuntungkan selama batas laut Indonesia-Vietnam-China di kawasan itu belum tuntas. Tak aneh bila dalam hal sikap, kedua negara ini sama-sama mengedepankan pendekatan pertahanan keamanan ketika berhadapan dengan Indonesia di kawasan ZEE itu.
Kedua, China hampir selalu punya rencana-rencana yang terpadu dan berjangka panjang ketika berhadapan dengan negara lain, apalagi dengan negara seperti Indonesia yang dalam sejarahnya pernah dan tidak segan-segan memutuskan hubungan diplomatik saat ketegangan diplomatik memuncak. Kasus Natuna tidak bisa diisolasi atau dianggap terpisah sebagai masalah nelayan atau perikanan saja karena China saat ini sedang menata diri sebagai pemain politik global yang berpengaruh.
Tulisan saya tersebut hampir bisa dipastikan akan disanggah oleh China karena salah satu imaji yang dipertahankan China ketika berhadapan dengan Indonesia adalah wajah bersahabat, intens bekerjasama, harapan untuk bergandeng tangan dalam pembangunan. Namun wajah bekerja sama dan bersahabat secara diplomasi tidak serta-merta menegasikan keberadaan niat untuk menguji “kesetiaan” dalam bekerja sama.
Indonesia memang kawan karena kedekatan geografis, bahkan China tidak bisa serta-merta mengabaikan Indonesia karena posisi geografis tersebut. Tapi Indonesia juga klien karena kebutuhan dana dalam kerja sama ekonomi.
Sebagai klien, ada aspek ketergantungan yang membatasi keinginan untuk “keras”. Negara-negara yang punya kebutuhan khusus seperti ini rentan mengalami ujian “kesetiaan”, apakah ketika China meminta lebih dari biasanya Indonesia tetap akan mengakomodasi?
Saat ini sinyal dari Presiden Joko Widodo adalah bahwa tidak ada intensi berperang dengan China. Pesan ini lebih untuk menanggapi kegaduhan di dalam negeri, tetapi apakah ini bermanfaat secara diplomasi?
Patut dicermati solusi masalah teknis seperti penjagaan perbatasan, perlindungan sumber daya alam, pemberdayaan nelayan sebelum masalahnya dapat dianggap selesai. Selama ini perselisihan antarkementerian dianggap wajar sebagai risiko dari sistem demokrasi yang mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok, bahkan yang berseberangan sekalipun. Sayangnya urusannya jadi berbeda ketika berhadapan dengan China.
China tahun 2020 tidak lagi sama dengan China 30 tahun yang lalu, 10 tahun lalu, bahkan awal tahun lalu. China terus berevolusi sebagai kekuatan global yang mencari ruang pengaruh saat Amerika Serikat terus berupaya mengubah aturan-aturan main yang ada. Indonesia tak bisa abai pada perkembangan ini.*
*Artikel ini telah tayang di Koran SINDO