"Banyak batas wilayah yang tidak tegas. Contohnya, ada rumah di gang kecil yang dapur masuk wilayah Bandung Barat, tapi mukanya masuk Kota Cimahi. Ini yang akan kita tertibkan," ujar Ngatiyana.
Selain wilayah fisik, dokumen kependudukan warga pun ikut terdampak. Tak sedikit warga yang tinggal di Bandung Barat namun masih menggunakan KTP Kota Cimahi dan sebaliknya. Hal ini menimbulkan tumpang tindih pelayanan administrasi, termasuk urusan data kependudukan dan layanan publik.
Ngatiyana mengatakan, persoalan tersebut masuk dalam fokus kerja sama dua daerah demi penataan yang lebih tertib dan rapi.
Menurutnya, respons dari Bupati Jeje Ritchie Ismail cukup positif terhadap rencana tersebut. Namun proses perluasan wilayah memerlukan pembahasan lebih lanjut dan lintas sektor.
"Kalau responsnya sangat baik dan MoU ditandatangani dengan baik bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat," ucapnya.