JAKARTA, iNews.id - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Indonesia (PHBI) melampirkan bukti baru laporan pelanggaran kode etik Ketua MK, Anwar Usman cs dalam putusan batas usia capres-cawapres. Ternyata pemohon Almas Tsaqibbirru Re A tidak tanda tangani perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.
Ketua Badan Pengurus Nasional PHBI, Julius Ibrani berharap MKMK memeriksa dokumen tersebut.
"Kami khawatir apabila dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan batal permohonannya," ujarnya dalam sidang pemeriksaan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, (2/11/2023).
Julius mengatakan dokumen tersebut didapatkan langsung dari situs MK. Setelah dokumen tersebut diunggah ternyata tidak terdapat tanda tangan yang dimaksud.
"MK adalah role model pemeriksaan persidangan yang begitu tertib begitu disiplin dalam berbagai macam konteks termasuk salah satunya administrasi. Kami mendapatkan satu catatan dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh MK melalui situsnya," jelasnya.