JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta agar bisa mempertahankan pencabutan izin reklamasi Pulau F teluk Jakarta. Dalam pengajuan itu, Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGUPP) bakal ikut mendampingi tim hukum Pemprov DKI.
Gugatan dengan nomor perkara 153/G/2019/PTUN.JKT itu diajukan PT Agung Dinamika Perkasa selaku pengembang sedangkan pihak tergugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasilnya, PTUN meminta Anies membatalkan pencabutan izin pembangunan reklamasi Pulau F.
"Tim Gub (TGUPP) akan memonitor apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita sampaikan. Tapi, mereka tidak bisa jadi pengacara, hanya mendampingi," ujar Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, (28/1/2020).
Soal pengajuan banding, Pemprov DKI pernah kalah soal izin reklamasi Pulau H yang digugat PT Taman Harapan Indah ke PTUN Jakarta. Anak usaha PT Intiland Development Tbk. itu sebelumnya menggugat pencabutan izin reklamasi Pulau H dan memenangkan gugatan.
Pemprov DKI sempat mengajukan banding ke PT TUN. Hasilnya justru menguatkan putusan tingkat pertama yang meminta Anies mengembalikan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H.
Yayan memastikan Ketua TGUPP bidang korupsi Bambang Widjojanto ikut menemani tim hukum yang bakal melakukan banding. Dia berharap, pemprov DKI dapat memenangkan gugatan untuk memastikan langkah hukum ke depan soal lahan-lahan reklamasi.
"Banding Pulau F itu anak-anak (biro hukum). Pak BW (Bambang Widjojanto) kan TGUPP mendampingi terus. Bu Nur (Nusyahbani) juga. Kita sudah koordinasi terus, Pak BW enggak bisa jadi pengacara. Artinya tim gubernur dia monitor apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita sampaikan," tuturnya.