JAKARTA, iNews.id - Tim Hukum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pemeriksaan terhadap mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Mereka menganggap proses penetapan tersangka terhadap Fredrich terlalu cepat.
“Kami mengajukan permohonan (penundaan) itu. Kami minta tadi, kami datang ke KPK ini sebenarnya kami ingin bertemu dengan direktur penyidikan (KPK),” ujar Sapriyanto di Gedung KPK, Jalan H Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (11/1/2018).
KPK menjadwalkan untuk memeriksa Fredrich untuk pertama kalinya, Jumat (12/1/2018) besok. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan mantan kuasa hukum Setya Novanto itu dalam merintangi proses penyidikan kasus Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Sapriyanto menilai surat pemanggilan Fredrich yang diterbitkan oleh direktur penyidikan KPK terlalu cepat. “Jadi, seperti yang saya katakan kemarin penyidikan perkara ini kan sangat cepat. Dimulai dengan laporan kejadian tanggal 5 Januari. Tanggal 8 Januari sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tanggal 9 (Januari) sudah diterbitkan panggilan untuk datang besok tanggal 12 Januari,” katanya.
Sebelum KPK menyelidiki lebih jauh Fredrich, kata Sapriyanto, Tim Hukum DPN Peradi ingin memastikan terlebih dahulu apakah mantan pengacara Setya Novanto itu benar melakukan pelanggaran kode etik ketika bertugas untuk kliennya. “Kami memasukkan surat (ke KPK), kami minta pemeriksaan besok itu ditunda dulu sampai adanya putusan sidang kode etik terhadap Pak Fredrich,” ucap Sapriyanto.