Menurut Todung, Pemilu 2024 diwarnai dengan berbagai bentuk dugaan kecurangan hingga intimidasi. Rentetan dugaan kecurangan itu datang dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/23 yang belakangan melanggengkan Gibran menjadi peserta Pemilu.
"Buat kami pertaruhan paling besar apa yang di MK adalah bagaiman menyelamatkan demokrasi, masa depan kita dan Indonesia," sambungnya.
Dalam mendukung permohonan ini, Tim Hukum Ganjar-Mahfud mengklaim telah mengumpulkan barang bukti. Tak hanya itu, puluhan saksi dan saksi ahli juga turut disiapkan.
"Sekali lagi, ini bukan persoalan Ganjar-Mahfud. This not a matter of winning or losing. We are willing to lose kalau itu fair. We dont want to lose kalau itu tidak adil dan tidak fair," tutupnya.