JAKARTA, iNews.id - Pemerintah membentuk tim khusus untuk mencari solusi penyelesaian 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum tuntas. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, ditunjuk untuk memimpin tim tersebut.
Tim khusus ini dibentuk untuk mempercepat penanganan belasan perkara yang belum berhasil dibawa ke pengadilan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembentukan tim merupakan tindak lanjut instruksi Presiden untuk mencari solusi atas penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.
"Kami menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membahas masalah penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam sejarah negara kita ini dari tahun 1965 sampai dengan sekarang ini," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Yusril mengungkapkan, dari total 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang telah diproses, baru empat perkara yang berhasil dibawa ke pengadilan. Keempatnya yakni kasus Timor Timur, Tanjung Priok, Abepura, dan Paniai.