JAKARTA, iNews.id – Pemerintah berencana mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK) untuk mengejar para buron kasus korupsi. Ide ini ternyata menuai reaksi beragam di kalangan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango termasuk yang sangsi dengan efektivitas tim ini. Dia bahkan menyarankan pemerintah untuk belajar pada masa lalu, saat TPK ternyata tak optimal.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mereaksi santai tanggapan tersebut. Menurut dia, keputusan final mengenai jadi atau tidaknya pembentukkan TPK tergantung dari hasil analasis yang sedang dilakukan.
"Ya, saya juga sedang mempelajari dan menimbang sungguh-sungguh untuk menghidupkan lagi Tim Pemburu Koruptor itu. Akan diperpanjang atau tidak, tergantung hasil analisis atas efektivitasnya," ucapnya di Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Mahfud menuturkan, TPK tidak bisa seketika jadi karena perlu instruksi presiden (inpres) agar dapat berjalan. Namun setidaknya prakarsa untuk membuat Inpres sudah diperoleh oleh Menko Polhukam melalui Surat Mensesneg No. B-30/M. Sesneg/D-1/HK.05.00/01/2020.