Menurut pakar hukum tata negara ini, rencana inpres pun harus dibahas lintas lembaga dulu untuk dihitung manfaat dan efektivitasnya. Karena itu, dia setuju dengan pandangan Nawawi, pemerintah perlu belajar dengan kejadian lalu.
Kendati demikian, Mahfud menekankan, sebelum proses pembuatan TPK rampung, lembaga-lembaga yang turut mengawasi masalah korupsi tetap harus bekerja dengan optimal.
"Jadi tanpa harus menunggu tim pemburu, sebaiknya institusi-institusi resmi yang ada terus bekerja memburu koruptor dan menyelamatkan aset negara yang dirampok dengan cara korupsi," ucap mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Mahfud meyakini, baik Polri maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa lebih bekerja optimal setelah ini. Di sisi lain Kemenko Polhukam juga akan terus berkordinasi dengan institusi-institusi tersebut.
"Syukur-syukur sudah ada hasilnya sebelum ada pembentukan tim pemburu lagi," kata pria asal Madura ini.