Bagja juga menilai mekanisme pengawasan terhadap BPR perlu diperkuat dalam Raperda karena belum diatur secara optimal dalam ketentuan yang ada saat ini. Oleh karena itu, Pansus akan melakukan pembahasan lebih mendalam melalui Focus Group Discussion (FGD) sebelum memasuki pembahasan pasal demi pasal.
Selain itu, Bagja mendorong adanya kebijakan yang mengikat agar bidang usaha yang dapat dikelola Bank Bandung memiliki kepastian. Menurut dia, Bank Bandung tidak bisa dibiarkan bersaing secara bebas dengan bank umum tanpa adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Indri Rindani mengakui kondisi Bank Bandung saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingginya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) hingga persoalan kapasitas sumber daya manusia. Meski demikian, Ia tetap optimistis BPR Bandung dapat bangkit.
Menurut Indri, optimisme tersebut semakin menguat setelah Pansus melakukan kunjungan kerja ke Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo). Dari kunjungan tersebut, Pansus memperoleh banyak masukan mengenai strategi transformasi BPR menjadi Perseroda.
"Kita harus memiliki semangat yang sama. Jangan pesimis melihat kondisi BPR saat ini. Justru melalui Pansus 18 ini kita ingin menghadirkan perubahan sehingga BPR Bandung dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi Kota Bandung," katanya.