Selanjutnya, Tjahjo meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan polemik tentang perbedaan kewenangan yang dapat menghambat investasi proyek.
"Saya bantu supaya cepat selesai, ini investasi yang besar di daerah terhambat karena masing-masing tumpang tindih, izinnya. Maka Kemendagri berinisiatif mengundang gubernur dan pemerintah kabupaten atas saran RDP (Rapat Dengar Pendapat) DPR," ucap Tjahjo.
Dia mengatakan, pernyataan yang disampaikannya pun sama dengan keterangan Neneng dalam persidangan. Yakni, sesuai peraturan yang ada, proyek Meikarta bisa diproses lebih lanjut.
"Dia juga menjelaskan di pengadilan. Dia jawab siap sesuai dengan peraturan, ya sudah, selesai. Salahnya di mana? Soal kemudian dalam proses ada kasus KPK, ya itu bukan kewenangan saya,” kata Tjahjo.