Ace menuturkan, jika pemerintah harus menunggu swasta terlibat, mewujudkan Trans Jawa akan perlu waktu lama, bahkan pada Tahun 2030 pun proyek pembangunan jalan bebas hambatan itu belum akan selesai jika kita menggunakan kecepatan realisasi pertumbuhan jalan tol hingga 2015. Padahal, Indonesia harus mengejar ketertinggalan. Jika bergantung swasta, Tol Sumatera tidak akan pernah terwujud. Karena hanya dengan strategi itu, kita bisa memperbaiki efisiensi logistik dengan cepat, mengejar negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
“Setelah jalan tol terbangun, barulah BUMN kemudian mengundang investor swasta, di mana mereka bisa masuk melalui divestasi aset atau sekuritisasi aset,” ujarnya.
Menurut Ace, timses Prabowo juga tidak memiliki basis data yang kuat. Sebab, proyek jalan tol Trans Jawa dulu semuanya dipegang swasta, tetapi selanjutnya mangkrak. Itu karena mayoritas swasta hanya berperan jadi calo lisensi saja. Lalu di era Jokowi, BUMN diperintahkan men-take over untuk memastikan tol terwujud.
“Ini yang menyedihkan. Karena tidak semua kisah calo lisensi berakhir sedih. Calo yang dapat lisensi tol Cipali berhasil menggaet investor Malaysia. Setelah tol terwujud, si calo pun menjual sahamnya ke swasta. Jadi yang ingin bangun tol ternyata bermodal lisensi tanpa keinginan untuk mewujudkannya. Baru jalan setelah Pak Jokowi turun tangan,” klaim Ace lagi.