Suahasil menjelaskan, pengelolaan kas dan utang dilakukan secara aktif melalui beberapa langkah antisipatif seperti prefunding dan ketersediaan cash yang memadai, active cash and debt management dan penempatan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan umum untuk menjaga likuiditas.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah banyaknya SBN yang diterbitkan pada masa pandemi Covid-19 yang kini mulai memasuki masa jatuh tempo pada periode 2025, 2026, 2027, hingga 2028.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menjalankan strategi debt switching (pertukaran utang). Langkah ini tidak hanya dilakukan dengan Bank Indonesia (BI), tetapi juga melibatkan lembaga multilateral dan institusi keuangan lainnya.
"Jadi, debt switching bukan hanya kita lakukan dengan BI, tapi tempatnya Pak Suminto (Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) itu juga aktif melakukan debt switching dengan berbagai macam lembaga multilateral dan lembaga yang lain. Ini bukan hanya khusus dengan Bank Indonesia," ucap Suahasil.