Pahala menjelaskan saat ini KPK bisa semakin cepat dan canggih dalam menelusuri harta kekayaan para penyelenggara negara. Sebab, KPK sudah memiliki sistem Sipedal kerjasama dengan berbagai bank.
"Kalau sekarang, link yang Sipedal itu khusus semua bank, sudah gitu bursa, kalau dia punya saham, obligasi, punya sun, punya SBN, sama seluruh asuransi. Ada juga yang nyimpen uang beli policy Rp5 miliar. Gila-gilaan. Begitu udah kelar dicairin policy-nya. Ada yang begitu. Sipedal itu kita elektronik," kata Pahala.
"Kalau dengan BPN ada jalur elektronik lagi itu. Dengan Samsat ada jalur elektronik lagi sendiri. Jadi praktis lah," ujarnya.