ICW Sebut Kampanye Berbasis Pertemuan Bisa Kurangi Biaya Politik Mahal, Baliho Tak Efektif Sajikan Visi Misi

JAKARTA, iNews.id - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara mengungkapkan, metode kampanye berbasis pertemuan menjadi salah satu cara untuk meminimalkan mahalnya biaya politik di Indonesia saat ini. Biaya politik yang mahal memiliki keterkaitan dengan potensi korupsi yang dilakukan aktor politik.

Seira mengatakan, kampanye tersebut juga bisa dibarengi dengan kedekatan atau bounding antara kandidat politik dengan masyarakat yang lebih terbangun. Hal tersebut bisa mengurangi penggunaan alat peraga kampanye (APK) dalam bentuk lain atau menggunakan cara politik uang yang dinilai sebagai salah satu faktor mahalnya biaya politik.

Baca Juga

Perindo DKI Kawal Usulan Ambang Batas Parlemen 1 Persen, Cegah Suara Rakyat Terbuang

“Sehingga para calon itu tidak perlu menambal ketidaktahuan informasi dari masyarakat tentang calon dengan baliho yang sangat mahal atau bahkan dengan APK dalam bentuk lain yang sangat mahal atau bahkan dengan politik uang,” kata Seira usai memberikan edukasi kepada para kader Partai Perindo DKI Jakarta di Kantor DPP Perindo, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Pengurangan APK menjadi satu poin penting dalam mengurangi biaya politik. Menurutnya yang paling penting dari sebuah kampanye adalah visi misi serta gagasan yang diusung kandidat politik. 

Baca Juga

KPU DKI Jakarta Apresiasi Akademi Partai Perindo, Turut Edukasi Kader soal Verifikasi Parpol

“Kalau lihat realitasnya hari ini pun bahkan, APK yang ternyata menghabiskan biaya yang sangat mahal itu tidak mampu menyajikan visi misi apa yang ingin dicapai oleh para kandidat. Sehingga itu yang perlu kita perbaiki untuk pemilu ke depan,” katanya.

Seira menyampaikan, pengurangan APK lewat berbagai cara tadi menjadi satu hal yang disorot dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang bakal dibahas DPR. Pihaknya bersama koalisi masyarakat sipil lain bahkan sudah membuat draf revisi UU Pemilu versi masyarakat. 

Selain itu, untuk meminimalkan biaya politik, dia turut mendorong adanya audit serta pembatasan pengeluaran kampanye. Hal itu dikarenakan aturan yang ada belum sepenuhnya mengatur pembatasan pengeluaran kampanye.

Editor: Reza Fajri