JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memetakan sejumlah daerah di Tanah Air yang berpotensi konflik pada penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Meski begitu, Kemendagri berharap Pilkada 2018 bisa berlangsung dengan baik.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, institusi yang dipimpinnya terus memonitor seluruh wilayah di Indonesia termasuk yang memiliki tingkat kerawanan gesekan politik. Dia menerangkan, gesekan politik harus bisa diantisipasi dini. Terlebih pada 2018 akan berlangsung pemilihan di 171 daerah di Indonesia.
Dia mengatakan, untuk keamanan Kemendagri mempercayakan sepenuhnya kepada kepolisian yang didukung TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) berpotensi menjadi penyebab kericuhan. Namun, Tjahjo meyakini aparat keamanan dapat mengatasi masalah tersebut
"Sosialisasi ini secara terus menerus harus kita sampaikan. Tingkat kerawanan itu bukan disalahkan rakyatnya, tapi elitnya atau pasangan calonnya. Maksudnya kalau kalah ya kalah, jangan malu kalah terus menggerakan pendukungnya," kata Tjahjo.
Setelah melakukan sejumlah kajian Tjahjo menilai, perselisihan yang terjadi di agenda politik berbeda di masing-masing daerah. Bahkan, kata dia, ada wilayah yang sangat berpotensi ricuh saat pilkada justru berlangsung damai.
"Kalau kita ikuti pemberitaan 2015, semua menyebut Aceh pasti ribut. Nyatanya enggak, aman-aman saja. Kalau Papua itu kan masalah geografis dan masalah sosialisasi, Maluku Utara demikian. Sedangkan kalimantan biasanya terkait etnis dan suku. Area rawan itu di Papua karena letak geografis," ucapnya.