Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah akan menjernihkan masalah ditolaknya UAS masuk SIngapura. (Foto: Kemenko Polhukam)
Riezky Maulana

JAKARTA, iNews.id - Menko Polhukam, Mahfud MD angkat bicara soal ditolaknya Ustaz Abdul Somad (UAS) masuk Singapura. Dia mengatakan pemerintah berusaha menjernihkan masalah ini secara diplomatik.

Meski demikian, Mahfud menegaskan setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing dan tidak boleh diintervensi siapa pun.

"Setiap negara punya kedaulatan hukumnya sendiri-sendiri berdasar asas teritorialitas. Tapi secara diplomatik akan kita jernihkan masalah ini," ujarnya, Kamis (19/5/2022).

Dia mengatakan pemerintah akan mencari tahu atas dasar apa Singapura menyebut Ustaz Abdul Somad sebagai penceramah ekstrem. Masalah tersebut, kata Mahfud juga akan diselesaikan melalui jalur diplomatik. 

"Nanti kita cari tahu masalah itu melalui jalur diplomatik. Kita tak tahu hukum yang berlaku di Singapura tentang masuknya pengunjung (turis) dari luar ke Negara Singa itu," ujar Mahfud. 

Menurutnya, pemerintah Indonesia sama sekali tidak bisa ikut campur penerapan hukum Singapura, begitu pula sebaliknya. Salah satu contohnya, pada 2015 Indonesia pernah menolak hukum Singapura tentang Anti Haze (Asap) yang hendak menangkap pelaku pembakaran hutan. 

"Waktu itu ada isu bahwa pembakar hutan Indonesia akan ditangkap oleh aparat hukum Singapura karena asap kebakaran hutan di Riau telah mengirim asap yang membahayakan keselamatan rakyat Singapura. Kita tolak mentah-mentah UU itu dan tegas tak mengizinkan Singapura memburu pembakar hutan di wilayah kita. Kita bilang, akan kita tangani dan adili sendiri," ucapnya. 

Lebih jauh dikatakan, sejak tahun 2016 sudah tak ada lagi ketegangan antara Indonesia dengan Singapura ihwal persoalan kebakaran hutan dan lahan.

Sebelumnya, pemerintah Singapura menjelaskan alasan menolak masuknya Ustaz Abdul Somad (UAS). Melalui Kementerian Dalam Negeri (MHA) menjelaskan UAS ditolak karena materi ceramahnya yang dinilai ekstrem.

"Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan perpecahan, yang tidak bisa diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura," bunyi pernyataan MHA dalam pernyataan yang dirilis Selasa (17/5/2022).



Editor : Rizal Bomantama

BERITA TERKAIT