DPR mendorong akselerasi vaksinasi kembali dilakukan untuk mengantisipasi naiknya kasus Covid-19. (Foto: Ilustrasi/Istimewa)
Felldy Utama

JAKARTA, iNews.id - Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan mengingatkan agar program vaksinasi Covid-19 atau booster dipercepat untuk mengantisipasi lonjakan kasus menyusul adanya temuan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Dua subvarian virus Covid-19 itu menjadi salah satu pemicu naiknya kasus Covid-19 di beberapa negara belakangan ini.

“DPR meminta ada akselerasi program vaksinasi booster Covid-19. Adanya subvarian baru Omicron harus diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang mendukung untuk menghindari gelombang baru kasus Covid-19,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena, Selasa (14/6/2022).

Per Jumat (10/6/2022) lalu, sudah ditemukan 8 kasus subvarian Omicron baru di Indonesia dengan rincian dua orang terinfeksi BA.4 dan sisanya terinfeksi subvarian Omicron BA.5. Pria yang akrab disapa Melki ini pun mengingatkan pentingnya menjalankan protokol kesehatan.

“Kita semua unsur masyarakat maupun pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa, kelurahan jangan lengah dan terus mewaspadai potensi kenaikan kasus yang masih mungkin terjadi,” tuturnya.

Tak hanya itu, Melki juga menekankan pentingnya memperkuat testing, tracing, dan treatment (3T). Dia menilai, proses tracing harus dilakukam secara seksama untuk meminimalisasi penyebaran virus.

“Optimalisasi tracing mutlak dilakukan karena kasus subvarian baru Covid-19 yang sudah ditemukan di Indonesia teridentifikasi lewat transmisi lokal, dan sebagian karena imported case. 3T secara masif dan acak dalam periode tertentu tetap perlu dilakukan di berbagai tempat fasilitas publik,” ucapnya.

Kemungkinan penyebaran subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 disebut lebih cepat menyebar dibandingkan BA.1 dan BA.2. Selain itu, orang yang sudah mendapat perlindungan kekebalan yang disebabkan oleh infeksi varian Omicron kemungkinan masih bisa terkena subvarian jenis ini.

“Vaksinasi menjadi kunci. Pemerintah harus mengupayakan semua masyarakat mendapat perlindungan kekebalan lewat vaksin, termasuk booster,” tutur Melki.

Cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster baru berada di  kisaran 22,71 persen. Melki menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu kembali menggalakkan program kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya mempercepat capaian booster.

“Pemerintah harus menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat vaksinasi booster, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama,” ujar Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II itu.

Melki pun mendorong masyarakat yang belum memperoleh vaksin dosis I dan II untuk segera mendatangi sentra vaksinasi. Dia mengingatkan, vaksinasi akan membantu masyarakat untuk terhindar dari bahaya virus Covid-19.

“Masyarakat yang sampai saat ini belum divaksin harus terus didorong karena subvarian ini rentan menyerang mereka yang belum memiliki kekebalan. Lakukan vaksinasi dosis pertama, dan tuntaskan vaksin kedua bagi yang sudah terjadwal serta gencarkan vaksinasi dosis ketiga bagi yang sudah waktunya,” tutur Melki.

Komisi IX DPR sendiri disebut mendukung rencana Pemerintah untuk mewajibkan booster, seperti pada vaksin dosis I dan II. Harapannya, kata Melki, tingkat imun penduduk yang baik dapat menghalau terjadinya lonjakan kasus.

“Diperlukan juga upaya untuk mengakselerasi vaksinasi anak sebagai jaminan dalam meningkatkan kekebalan terhadap Covid-19, mengingat anak-anak masuk dalam kategori yang rentan terhadap subvarian Omicron BA.4 dan BA.5,” ucapnya.

Lebih lanjut, Melki meminta pemerintah bersiap dengan skenario terburuk. Dia menyebut, mulai terlihatnya peningkatan kasus Covid-19 setelah hari Raya Idulfitri harus diwaspadai sebaik-baiknya.

“Tren kenaikan ini harus diwaspadai dan direspons dengan bijak sebelum kebijakan transisi pendemi menuju endemi diberlakukan. Semua unsur sarana prasarana medis di seluruh daerah harus sudah siap. Kita tidak boleh kelabakan menghadapi segala kemungkinan terburuk,” katanya.

Meski begitu, Melki mengimbau masyarakat untuk tidak panik dengan adanya subvarian baru Corona. Sebab belum ada indikasi subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 menyebabkan gejala yang lebih parah dibandingkan varian Covid-19 lainnya.

“Tapi kewaspadaan tidak boleh kendor dan saya terus mengajak masyarakat untuk selalu disiplin mentaati protokol kesehatan di tengah upaya pemulihan pandemi Covid-19. Apalagi saat ini mobilitas dan aktivitas masyarakat sudah mulai normal kembali dengan adanya pengendoran aturan,” tutur Melki.

“Tetap harus konsisten disiplin menjalankan protokol kesehatan dari pusat sampai desa. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat sangat penting, termasuk untuk mereka yang sudah pernah terjangkit Covid-19 karena reinfeksi masih mungkin terjadi,” tuturnya.


Editor : Rizal Bomantama

BERITA TERKAIT