Cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster baru berada di kisaran 22,71 persen. Melki menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu kembali menggalakkan program kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya mempercepat capaian booster.
“Pemerintah harus menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat vaksinasi booster, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama,” ujar Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II itu.
Melki pun mendorong masyarakat yang belum memperoleh vaksin dosis I dan II untuk segera mendatangi sentra vaksinasi. Dia mengingatkan, vaksinasi akan membantu masyarakat untuk terhindar dari bahaya virus Covid-19.
“Masyarakat yang sampai saat ini belum divaksin harus terus didorong karena subvarian ini rentan menyerang mereka yang belum memiliki kekebalan. Lakukan vaksinasi dosis pertama, dan tuntaskan vaksin kedua bagi yang sudah terjadwal serta gencarkan vaksinasi dosis ketiga bagi yang sudah waktunya,” tutur Melki.
Komisi IX DPR sendiri disebut mendukung rencana Pemerintah untuk mewajibkan booster, seperti pada vaksin dosis I dan II. Harapannya, kata Melki, tingkat imun penduduk yang baik dapat menghalau terjadinya lonjakan kasus.
“Diperlukan juga upaya untuk mengakselerasi vaksinasi anak sebagai jaminan dalam meningkatkan kekebalan terhadap Covid-19, mengingat anak-anak masuk dalam kategori yang rentan terhadap subvarian Omicron BA.4 dan BA.5,” ucapnya.
Lebih lanjut, Melki meminta pemerintah bersiap dengan skenario terburuk. Dia menyebut, mulai terlihatnya peningkatan kasus Covid-19 setelah hari Raya Idulfitri harus diwaspadai sebaik-baiknya.
“Tren kenaikan ini harus diwaspadai dan direspons dengan bijak sebelum kebijakan transisi pendemi menuju endemi diberlakukan. Semua unsur sarana prasarana medis di seluruh daerah harus sudah siap. Kita tidak boleh kelabakan menghadapi segala kemungkinan terburuk,” katanya.