Dani menuturkan, Australia selaku negara penerima seharusnya bisa menjaga keamanan area Konsulat Jenderal RI.
"Negara penerima, dalam hal ini Australia, memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk menjaga keamanan dari area Konsulat Jenderal Republik Indonesia," ujar dia.
Sebelumnya, pimpinan ULMWP, Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat dan menyatakan tidak akan tunduk dengan aturan dari Jakarta atau pemerintahan Indonesia. Namun tidak jelas di mana dan kapan deklarasi itu dilakukan.