“Jangan sampai jalan diperbaiki, besok rusak lagi dan tidak ada yang pantau lagi,” katanya.
Selain didampingi Menteri PUPR, Michael menambahkan bahwa seharusnya Menteri Dalam Negeri juga turut turun dan meninjau lokasi-lokasi tersebut.
Wewenang membina dan mengawasi pemerintahan daerah ada di dalam Kementerian Dalam Negeri.
“Kalau sekedar mau perbaiki jalan rusak, betul itu urusan PU. Tapi kalau mendalami kesigapan pemerintah daerah dan proses penganggaran yang baik untuk memastikan jalan tidak rusak,” ujar Michael.
Diketahui jalan rusak di Lampung ini terungkap setelah video viral dari pemuda Lampung yang menyindir kondisi infrastruktur daerahnya. Michael mempertanyakan apakah sebenarnya kondisi kerusakan serupa juga ada di berbagai daerah lainnya di Indonesia.
“Jangan-jangan di banyak daerah lain di Indonesia juga terdapat jalan rusak seperti di Lampung,” kata Michael.
Michael juga meyakini permasalahan jalan rusak bukan hanya sekedar urusan kemampuan keuangan daerah. Kalau fungsi penganggaran dan pengawasan berjalan baik, seharusnya ada prioritas yang tepat sasaran terhadap dana pajak rakyat yang digunakan pemerintah.