Saat ini pemerintah telah melakukan penelusuran terkait informasi tersebut melalui Kedutaan Besar RI Tokyo dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Osaka. Kemlu juga mencoba berkomunikasi dengan perwakilan warga Indonesia di Jepang.
Nico mengatakan, pengawasan kepada WNI di luar negeri tidak boleh hanya sekadar formalitas. Ia juga mendorong Kemlu untuk menggandeng Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mengatasi persoalan ini, termasuk dalam hal pengawasan para pekerja WNI di luar negeri.
"Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan secara formalitas. Harus ada sistem pemantauan yang intensif dan efektif," kata Nico.
Nico menilai, Kemlu juga dapat bekerja sama dengan BP2MI untuk mengevaluasi mekanisme perlindungan WNI. Pada kasus ini, termasuk dengan peningkatan intensitas pengawasan serta pembekalan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Karena kalau pembekalan hanya fokus pada aspek teknis pekerjaan saja tidak cukup. Tapi harus ada pendampingan bagaimana WNI harus menghormati hukum, kultur, dan aspek sosial negara tempatnya berada,” katanya.