Belum lagi, saat ini perusahaan BUMN sendiri juga masih banyak yang menjalankan fungsi bisnis yang bersifat sosial, misalnya Public Service Obligation (PSO) yang seringkali tidak menguntungkan secara finansial, tetapi krusial bagi kesejahteraan publik.
Di satu sisi, Toto menyebut, Danantara juga dituntut menjadi pelaku bisnis yang kompetitif, menghasilkan keuntungan, dan meningkatkan nilai perusahaan. Kedua sisi ini yang menurut Toto, masih memerlukan peran Kementerian BUMN, utamanya dalam pengawasan untuk perusahaan yang menjalankan PSO.
"Kan tidak semua BUMN mencari profit, itu kan ada fungsi lain. Misalnya fungsi perintisan, kaitannya perlu melayani kebutuhan publik. Artinya banyak BUMN yang kemudian juga harus menjalankan mandat soal PSO yang besar, itu kan bisa diatur. Bagaimana nanti pengelolaan BUMN yang sifatnya PSO tidak menghambat kaitannya Danantara secara umum," ucap Toto.