Apalagi, lanjut Kang Ferry, pelaksanaan Pemilu 2024 sudah di depan mata. Jangan sampai isu kebocoran data mendatangkan keraguan publik terhadap KPU.
"Terapkan firewall yang kuat dan aturan keamanan jaringan yang ketat untuk melindungi sistem dari serangan siber. Termasuk meningkatkan enkripsi data, pemantauan keamanan real time, dan uji penetrasi rutin. Hal ini dapat memberikan keyakinan bahwa langkah-langkah pencegahan telah diterapkan secara serius," ucap mantan Komisioner KPU RI tersebut.
Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie membantah dugaan kebocoran sekitar 204 juta data DPT Pemilu 2024 dilandasi motif politik, melainkan ekonomi.
“Kami ingin meyakinkan kalau ini tidak ada motif politik. Ini motif bisnis supaya publik jangan resah dulu, ini (motif) politik apa,” kata Budi, usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR, Rabu (29/11/2023).
Budi juga mengimbau publik untuk tidak mendiskreditkan KPU selaku penyelenggara pemilu atas dugaan kebocoran data yang terjadi.