Seorang wanita itu menyerukan, agar DPR tak gunakan embel-embel "ahli gizi" bila merubah kata "tenaga non-gizi," dalam Perpres. Merespons itu, Cucun mengaku tak suka dengan sikap arogansi perempuan itu.
Dia menyebut, DPR bisa mengubah nomenklatur ahli gizi di SPPG menjadi tenaga yang menangani gizi, sehingga ahli gizi tidak diperlukan lagi.
Cucun juga mengatakan bahwa seluruh kebijakan ada di tangan DPR. Bila diputuskan SPPG tak perlu ahli gizi, ia cukup mengetok palu keputusan.