“Yang beredar sudah sampaikan sebelumnya, saya juga tidak tahu siapa yang mengantarkan memo itu. Itu murni permintaan untuk membantu siswa yang ingin sekolah di bawah naungan pemerintah. Saya siap patuh dan taat, mau ditempatkan di mana saja. Kita kerja saja dulu, saya tidak punya perasaan tidak setuju atau apa pun. Kita lihat saja nanti,” ujar Budi.
Sebelumnya, jagad media sosial dihebohkan memo kontroversial Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo yang diduga berisi "titipan" siswa dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025-2026.
Dalam foto yang diterima iNews, memo ditandatangani Budi Prajogo dan dibubuhi stempel basah DPRD Banten. Disitu juga tertera jelas frasa "Mohon dibantu dan ditindaklanjuti", yang kuat dugaan mengindikasikan permohonan untuk memfasilitasi penerimaan siswa tertentu.
Selain itu, memo tersebut juga dilengkapi dengan tanda pengenal ( bergambar Budi Prajogo, lengkap dengan logo DPRD Banten dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, memo tersebut ditujukan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Cilegon, Banten, menambah kecurigaan akan adanya intervensi dalam proses SPMB di tingkat lokal.