JAKARTA, iNews.id - Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita buka suara terkait kabar pemerintah akan menetapkan status darurat militer. Hal itu imbas adanya kericuhan yang terjadi belakangan ini.
Tandyo pun menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Sebab, tidak ada rencana skenario darurat militer yang akan dilakukan.
"Kalau ada anggapan seperti itu tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan," kata Tandyo usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Dia menegaskan bahwa TNI mengambil posisi taat konstitusi. Keberadaan TNI yang memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan.
Selain itu, ia menyinggung soal perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk solid dan bersama-sama menangani persoalan anarkisme yang dilakukan oleh massa.
"Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, tidak ada. Karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini ya barulah kita. Jadi satu dengan Polri tidak ada keinginan kita untuk mengambil," ujarnya.