"KPK menjalankan tugasnya sesuai fungsi yang diamanatkan UU, oleh karena itu kita minta kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, bekerja sesuai aturan yang ada, ini saya kira udah ada komitmen dari masing-masing pihak. Jadi KPK sebagai penegak hukum dia menjalankan tugasnya," jelasnya.
KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan terkait OTT di Bekasi. KPK berjanji akan menginformasikan lebih detail kronologi OTT serta pihak-pihak yang diamankan.
Tim penindakan KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap tersebut. Sejumlah uang tersebut masih dalam perhitungan. Uang ini diduga berkaitan dengan suap pengurusan proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.