Menurutnya, masalah itu terjadi karena pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya kepada warga. Alhasil, konflik sosial di sana terjadi.
Kendati demikian, ia berharap, agar pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan konflik yang berkelanjutan itu. Apalagi, kata Daniel, masalah antara PT HMBP dan warga sudah berlangsung lama.
“Puluhan tahun masyarakat di sana menuntut haknya, tapi tidak juga didengar. Ini artinya sudah ada pengabaian yang sengaja. Dan kalau peringatan Pemda saja juga tidak didengar, artinya pemerintah pusat harus turun untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.
Sekedar informasi, bentrokan antara warga dan polisi terjadi di kawasan kebun sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada Sabtu (7/10/2023) lalu.
Buntut bentrokan ini, seorang warga tewas dan dua lainnya kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena kondisi kritis diduga akibat timah panas yang dilancarkan oleh oknum polisi.