"Kesiapsiagaan sejak dini diperlukan untuk menyelamatkan jiwa, meminimalkan kerugian harta benda, serta memastikan koordinasi dan penanganan darurat berjalan cepat, tepat, dan terpadu," kata dia.
Adapun delapan langkah kesiapsiagaan yang ditetapkan BNPB di antaranya, pertama, memetakan wilayah rawan bencana. Pemetaan dilakukan berdasarkan dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, portal InaRISK, Portal Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), serta sumber resmi lainnya. Hasilnya menjadi dasar penentuan kebutuhan dan prioritas kesiapsiagaan daerah.
Kedua, menyiapkan personel, peralatan, dan logistik. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan sumber daya penanganan darurat melalui apel kesiapsiagaan. Dana Siap Pakai (DSP) juga dapat dioptimalkan apabila diperlukan sesuai penetapan status keadaan darurat bencana.
Ketiga, meningkatkan pemantauan informasi cuaca. Daerah perlu memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG secara berkala. Analisis wilayah rawan bencana juga diperlukan agar informasi dapat disebarluaskan dan menjadi dasar masyarakat mengambil langkah antisipasi.
Keempat, memperkuat koordinasi lintas sektor. Penanggulangan bencana dilakukan melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media. Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan posko penanganan darurat yang beroperasi selama 24 jam.