JAKARTA, iNews.id - Beredar surat panggilan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Papua. Masyarakat bisa melapor jika menemukan surat pemanggilan KPK yang mencurigakan melalui call center 198.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengaku telah menerima informasi serta bukti surat panggilan pemeriksaan yang beredar luas di Papua tersebut. Setelah ditelusuri, Ali memastikan surat panggilan tersebut palsu. KPK meminta agar semua pihak mewaspadai surat panggilan palsu tersebut.
"Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi beredarnya surat panggilan palsu berlogo dan berstempel KPK yang menyebut adanya pemanggilan kepada pihak-pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana pengelolaan dana PON XX 2020," kata Ali melalui keterangan resminya, Kamis (22/9/2022).
Dalam surat tertanggal 21 September 2022 tersebut, kata Ali, terdapat tanda tangan seorang penyidik KPK atas nama Muh Ridwan Saputra. Ali menekankan bahwa tidak ada penyidik KPK yang bernama Muh Ridwan Saputra berdasarkan hasil penelusuran.
"KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada pegawai KPK atas nama tersebut," katanya.
Ali memastikan surat tersebut palsu. Apalagi, dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa pihak yang dipanggil akan dimintai keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung Merah Putih KPK. Pemanggilan tersebut berkaitan penggunaan dan pengelolaan dana PON XX 2020.
"Surat palsu ini diketahui beredar di wilayah Papua, dan tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dengan modus-modus lainnya," kata Ali.