JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta rencana demo secara besar-besaran 22 Mei sebaiknya dibatalkan. Apalagi, sampai menduduki sejumlah instansi pemerintah.
Dia mengungkapkan, informasi yang diterima sejumlah instansi menjadi target aksi demonstrasi, yaitu Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DPR dan Istana. Langkah tersebut dinilai keliru.
"Tak akan didukung oleh masyarakat dan merupakan kejahatan serius mengancam kedaulatan negara. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab dan mendapatkan hukuman berat," ujar Wiranto saat konferensi pers, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Menurutnya, aksi demonstrasi tersebut akan menodai proses demorkasi. Selain berisiko menimbulkan korban, juga menganggu lalu lintas, perekonomian dan sebagainya.
"Jadi kita mengharapkan itu jangan dilaksanakan. Apalagi saya mendengar bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan sudah akan melaporkan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," ucapnya.
Dia mengingatkan, aparat penegak hukum konsisten bersikap tegas tanpa pandang bulu untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum. "Sekali lagi, aparat penegak keamanan dapat konsisten bertindak tegas," katanya.
Rencananya aksi demonstrasi 22 Mei digelar oleh masyarakat yang menamakan diri Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR). Mereka memprotes adanya dugaan kecurangan Pemilu 2019.