JAKARTA, iNews.id – Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2018 saat ini sudah di depan mata. Selanjutnya, rakyat Indonesia bakal bersiap-siap menyambut Pemilihan Legislatif dan Pemillihan Presiden 2019. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto merasa yakin kesiapan pengamanan untuk semua proses pemilu itu sudah optimal.
“Artinya, TNI dan Polri sudah menyatu untuk bersama-sama mengamankan jalannya pilkada, pileg dan pilpres yang akan datang,” kata Wiranto, usai menghadiri Upacara Jumenengan ke-14 Pakoe Boewono XIII, di Keraton Kasusunan Surakarta, Solo, Kamis (12/4/2018).
Mantan panglima TNI itu mengatakan, pemilu adalah milik semua bangsa Indonesia. Pada proses pemilihan yang demokratis itu, yang menjalankan bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh rakyat Indonesia juga. Dia pun memastikan kesiapan pemerintah dari sisi pengamanan sejauh ini sudah prima.
Kendati demikian, kata Wiranto, mewujudkan pemilu yang bermartabat, aman, lancar, dan tertib bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan saja. Melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat juga.
Menyinggung soal adanya calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum, Wiranto mempersilakan kepada aparat untuk mengambil tindakan yang semestinya, termasuk jika harus melakukan penangkapan dan penahanan sesuai proses hukum. Namun, dia mewanti-wanti jangan sampai ada tuduhan-tuduhan tertentu yang nantinya akan mengarah kepada para aparat negara, seakan-akan ikut campur dalam masalah politik.
“Kita mengantisipasi jangan sampai pada saat menghadapi pilkada serentak dan pilpres ada kegaduhan atau kekacauan di masyarakat. Hal ini, tentu imbasnya akan mengganggu pelaksanaan pemilu, dan harus kita hindari,” tutur politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.