JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyarankan DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Regulasi ini dianggap telah usang sehingga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Wiranto menuturkan, undang-undang sudah semestinya diperbarui dengan memperhatikan kondisi terkini. Apalagi, hukum tumbuh di masyarakat.
"UU mengatur kehidupan masyarakat. Tatkala masyarakat sudah berubah secara cepat terutama perubahan teknologi komunikasi, teknologi digital misalnya maka UU harus diubah, direvisi," ucap Wiranto saat menghadiri rapat pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).
Mantan Panglima TNI ini turut menyampaikan, bila DPR merevisi undang-undang tersebut, hendaknya tetap menyesuaikan dinamika masyarakat dan kepentingan dari seluruh pihak. Perlu diperhatikan juga kondisi politik dan perkembangan teknologi.
Menurut Wiranto, revisi undang-undang juga penting untuk mengantisipasi kemajuan-kemajuan di bidang penyiaran. ”UU kalau ketinggalan dengan masyarakat yang terus berkembang akan berbahaya sekali, karena keteraturan tidak bisa dijaga," ujar dia.