“Presiden tidak mungkin bertindak secara langsung dan operasional dalam menegakkan hukum,” ujar Yusril.
Dia mengatakan, tata cara pengelolaan KPK telah diatur dengan perinci dalam UU KPK. Sementara, tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang mengatur tentang KPK. “Komisioner KPK bukanlah mandataris presiden,” ucap Yusril.
Oleh karena UU KPK tidak mengenal penyerahan mandat kepada presiden, kata dia, para komisioner KPK wajib meneruskan tugas dan tanggung jawabnya sampai akhir masa jabatan mereka. Pasal 32 UU KPK menyatakan bahwa komisioner diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya telah berakhir.
Selain itu, masa jabatan komisioner berakhir jika mereka mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir. “Di luar itu tidak ada mekanisme lain bagi komisioner untuk mengakhiri jabatannya,” ujarnya.