JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wakil PresidenGibran Rakabuming Raka tidak memiliki jalur hukum lagi untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui pengadilan. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang telah bersifat final.
Yusril menjelaskan, putusan MK tidak menyediakan upaya hukum lanjutan. Sementara putusan MA juga telah berkekuatan hukum final karena Gibran bukan pihak dalam perkara sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).
"Membuktikan itu kan di pengadilan. Pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan. Nah, kalau pengadilan itu sudah bersifat final, kan hanya satu-satunya jalan mengajukan PK. Putusan MK tidak ada PK," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Dia menegaskan, Gibran tidak dapat mengajukan PK atas putusan MA karena tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang dimaksud.
"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan beliau bukan pihak," katanya.