Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa MA telah memutuskan membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada 2019. Putusan tersebut juga memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut.
Menurut Yusril, putusan MA itu berpotensi memengaruhi gugatan yang saat ini bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebab, objek sengketa dalam gugatan tersebut sama dengan objek yang telah diputus MA.
"Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu, apalagi yang mau disengketakan?" ujarnya.
Yusril memperkirakan PTUN Jakarta berpotensi menghentikan perkara tersebut apabila objek sengketa sudah tidak ada lagi setelah putusan MA dilaksanakan.
Di sisi lain, Yusril mengaku belum menerima konfirmasi langsung mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Dia mengaku baru mendengar informasi bahwa Gibran meminta waktu kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.