JAKARTA, iNews.id - Dongkrak penjualan mobil yang tengah lesu, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Riyanto meminta pemerintah fokus memberikan insentif terhadap kendaraan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. Ini diharapkan berdampak besar bagi perekonomian.
"Berikan kebijakan fiskal yang konsisten, fair dan proporsional berbasis emisi dan TKDN. Kendaraan yang berkontribusi mengurangi emisi cukup besar dan dampak terhadap perekonomiannya besar patut memperoleh insentif yang besar pula," ujar Riyanto di kantor Kemenperin, Jakarta, belum lama ini.
Riyanto menuturkan insentif impor mobil listrik yang akan berakhir pada tahun ini hanya menguntungkan produsen karena tidak ada industri lain yang terlibat di dalamnya. Sebab itu, dia meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan tidak melanjutkan kebijakan tersebut.
"Kaji secara mendalam benefit dan cost dari insentif fiskal untuk BEV CBU, baik dari sisi surplus konsumen, surplus produsen, fiskal pemerintah. Evaluasi juga dampaknya terhadap perekonomian nasional," katanya.
Dia juga meminta pemerintah mengkaji pengurangan struktur pajak mobil baru secara permanen, atau ada insentif pajak untuk mengurangi harga jual. Misal, insentif PPnBM DTP seperti pada masa pandemi Covid-19.
"Dalam jangka pendek, perlu kebijakan fiskal seperti saat pandemi, entah itu diskon PPN atau PPnBM untuk menyelamatkan industri dari krisis. Hal yang penting adalah harga kendaraan turun," ujarnya.
Namun di tengah lesunya penjualan, mobil impor mencatatkan kenaikan khususnya mobil listrik. Ini terjadi karena pemerintah memberikan insentif yang sangat besar. Riyanto memandang insentif tersebut sudah cukup untuk melakukan pengujian pasar mobil listrik impor.