JAKARTA, iNews.id - Pemerintah dipastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk industri otomotif tahun ini. Artinya tak akan ada insentif mobil hybrid seperti yang diharapkan sejumlah produsen mobil di Tanah Air.
Menanggapi hal tersebut, Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy mengatakan, pihaknya akan mendukung seluruh kebijakan pemerintah. Tapi, dia memastikan pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pihak terkait mengenai regulasi yang tepat untuk industri otomotif.
"Sebagai perusahaan yang berkomitmen mendukung perkembangan industri otomotif Indonesia, Toyota menghormati keputusan pemerintah dan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan pihak berwenang terkait kebijakan maupun regulasi yang ada. Tentu regulasi sifatnya dinamis tergantung situasi dan kondisi terbaru," ujar Anton melalui pesan singkatnya, Rabu (7/8/2024).
Dalam pameran GIIAS 2024, kendaraan elektrifikasi termasuk Hybrid EV mencatatkan total SPK 1.724 unit atau 27 persen dari total penjualan Toyota di GIIAS 2024. Komposisi ini meningkat 5 persen dari GIIAS tahun lalu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekenomian) Airlangga Hartarto menjelaskan, alasan pemerintah tak mewujudkan insentif mobil hybrid karena aturan yang berlaku saat ini sudah cukup untuk mendorong penjualan kendaraan jenis tersebut. Itu berarti belum dibutuhkan kebijakan baru untuk menarik masyarakat dalam memboyong mobil hybrid.
"Kalau kita lihat penjualan dari mobil hybrid hampir dua kali penjualan BEV. Jadi sebenarnya product hub hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang," ujarnya.
Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto memberi respons terhadap kebijakan itu dengan meminta setiap produsen harus berjuang sendiri dalam meningkatkan penjualan. Di sisi lain, insentif mobil hybrid diyakini bakal membuat penjualan mengalami peningkatan. "Ya, harus diterima dan para APM harus cari upaya lain utk dapat meningkatkan angka penjualan," katanya.