JAKARTA, iNews.id - Belakangan ini muncul fenomena gerakan untuk tidak memberikan jalan kepada pejabat yang sedang dikawal. Gerakan tersebut bernama 'Stop TOT...TOT...WUK...WUK...' ramai di media sosial.
Gerakan ini timbul atas keresahan masyarakat terhadap pengawalan yang dilakukan petugas kepada seorang pejabat. Mereka seolah-olah memanfaatkan hal tersebut menjadi sebuah keistimewaan untuk membelah kemacetan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas tersebut secara berlebihan. Sebab, bisa menimbulkan perspektif negatif di masyarakat.
"Jangan digunakan untuk sesuatu yang melampaui batas-batas wajar dan tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jasa yang lain," ujar Prasetyo Hadi seperti dikutip dalam laman Korlantas Polri.
Prasetyo Hadi mengatakan penggunaan sirene dan strobo diizinkan dalam kondisi tertentu dengan menghargai ketertiban umum. Dia mencontohkan Presiden Prabowo Subianto pun ikut mengantre dalam kemacetan.
"Bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut semena-mena atau semau-maunya itu. Bapak Presiden sering ikut bermacet-macet, kalau pun lampu merah juga berhenti, ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru mencapai tempat tertentu. Semangatnya itu," katanya.