"Lainnya merupakan pelanggaran administrasi berupa dokumen kendaraan, terutama tidak dilengkapi dengan bukti lulus uji elektronik (BLU-e)," katanya.
Dirjen Risyapudin berharap ke depan Dinas Perhubungan di masing-masing wilayah dapat melakukan secara rutin dan mandiri. Selain itu, melakukan pengawasan dan penegakkan hukum pada kendaraan angkutan barang yang menjadi tanggung jawab di wilayahnya.
"Pelaksanaan pengawasan dan gakkum secara serentak dengan seluruh stakeholder terkait akan dilaksanakan secara berkesinambungan di waktu mendatang baik terhadap angkutan barang maupun angkutan orang di samping kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang bersifat insidentil," ujarnya.