BANDA ACEH, iNews.id – Kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ditangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh, Aceh berjumlah 74 dalam tiga tahun. Polisi mendukung wacana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
"Apa pun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentunya adalah hal yang baik bagi masyarakat. Kami tentunya siap menjalankan setiap UU yang sudah disahkan," kata Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, AKP M Ryan Citra Yudha (17/2/2021).
Dia merinci, pada tahun 2020, ada 22 kasus dugaan pelanggaran ITE. Untuk tahun 2019 sebanyak 27 dan 2018 ada 25 kasus.
Dari 22 kasus pelanggaran UU ITE pada 2020 tersebut, 15 di antaranya sudah selesai diproses. Sementara tujuh lainnya masih dalam tahapan penyelidikan hingga penyidikan.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo membuka peluang merivisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Hal ini bisa dilakukan jika memang penerapannya tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan.